Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

1.      Struktur Produksi

Struktur produksi adalah logika proses produksi, yang menyatakan hubungan antara beberapa pekerjaan pembuatan komponen sampai menjadi produk akhir, yang biasanya ditunjukkan dengan menggunakan skema.

a.      Struktur produksi nasional dapat dilihat menurut lapangan usaha dan hasil produksi kegiatan ekonomi nasional. Berdasarkan lapangan usaha struktur produksi nasional terdiri dari sebelas lapangan usaha dan berdasarkan hasil produksi nasional terdiri dari 3 sektor, yakni sektor primer, sekunder, dan tersier.

b.      Sejalan dengan perkembangan pembangunan ekonomi struktur produksi suatu perekonomian cenderung mengalami perubahan dari dominasi sektor primer menuju dominasi sektor sekunder dan tersier.

c.       Perubahan struktur produksi dapat terjadi karena (a) sifat manusia dalam perilaku konsumsinya yang cenderung berubah dari konsumsi barang-barang pertanian menuju konsumsi lebih banyak barang-barang industri, (b) perubahan teknologi yang terus-menerus, dan (c) semakin meningkatnya keuntungan komparatif dalam memproduksi barang-barang industri.

d.      Struktur produksi nasional pada awal tahun pembangunan jangka panjang ditandai oleh peranan sektor primer, tersier, dan industri. Sejalan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan ekonomi maka pada akhir Pelita V atau kedua, struktur produksi nasional telah bergeser dari dominasi sektor primer menuju sektor sekunder.

2.      Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode,biasanya selama satu tahun.

Berikut adalah beberapa konsep pendapatan nasional

• Produk Domestik Bruto (GDP)

Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.

Pendapatan nasional merupakan salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi suatu Negara

• Produk Nasional Bruto (GNP)

Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.

• Pendapatan Nasional Neto (NNI)

Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.

• Pendapatan Perseorangan (PI)

Pendapatan perseorangan (Personal Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja).

• Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)

Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.

Pendapatan negara dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:

§  Pendekatan pendapatan, dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan (upah, sewa, bunga, dan laba) yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan.

§  Pendekatan produksi, dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi (bukan bahan mentah atau barang setengah jadi).

§  Pendekatan pengeluaran, dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu: Rumah tangga (Consumption), pemerintah (Government), pengeluaran investasi (Investment), dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor (X-M)

3.      Distribusi Pendapatan Nasional & Kemiskinan

Distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia pada sekarang ini sudah sangat kompleks, mengingat pertumbuhan penduduk tidak diimbangi oleh pertumbuhan lapangan kerja. Akibatnya, banyak sekali pengangguran yang tersebar, baik yang terselubung maupun yang nyata karena kesulitannya mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan banyaknya pesaing. Walaupun pemerintah sudah menanggulangi lonjakan penduduk dengan program transmigrasi tetapi distribusi pendapatan yang ada tidak terlalu baik.

Kemiskinan menurut para ahli :

Menurut Sutrisno (1993), ada dua sudut pandang dalam memahami substansi kemiskinan di Indonesia. Pertama adalah kelompok pakar dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengikuti pikiran kelompok agrarian populism, bahwa kemiskinan itu hakekatnya, adalah masalah campur tangan yang terlalu luas dari negara dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat pedesaan. Dalam pandangan ini, orang miskin mampu membangun diri mereka sendiri apabila pemerintah memberi kebebasan bagi kelompok itu untuk mengatur diri mereka sendiri. Kedua, kelompok para pejabat, yang melihat inti dari masalah kemiskinan sebagai masalah budaya. Orang menjadi miskin karena tidak memiliki etos kerja yang tinggi, tidak meiliki jiwa wiraswasta, dan pendidikannya rendah. Disamping itu, kemiskinan juga terkait dengan kualitas sumberdaya manusia. Berbagai sudut pandang tentang kemiskinan di Indonesia dalam memahami kemiskinan pada dasarnya merupakan upaya orang luar untuk memahami tentang kemiskinan. Hingga saat ini belum ada yang mengkaji masalah kemiskinan dari sudut pandang kelompok miskin itu sendiri.

Levitan (1980) mengemukakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak.

Faturchman dan Marcelinus Molo (1994) mendefenisikan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Menurut Suparlan (1993) kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Friedman (1979) mengemukakan kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan basis kekuasaan sosial, yang meliptui : asset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai), organisiasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna. Dengan beberapa pengertian tersebut dapat diambil satu poengertian bahwa kemiskinan adalah suatu situasi baik yang merupakan proses maupun akibat dari adanya ketidakmampuan individu berinteraksi dengan lingkungannya untuk kebutuhan hidupnya.

REFRENSI

http://ekonomiversi2.blogspot.com/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00-08:00&max-results=2

http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab4-struktur_produksi_distribusi_pendapatan_dan_kemiskinan.pdf

http://herdy92.wordpress.com/2012/03/26/struktur-produksi-distribusi-pendapatan-dan-kemiskinan/

Peta Perekonomian Indonesia

Peta Perekonomian Indonesia

1.      Keadaan Geografis Indonesia

Kenyataan pertama adalah Indonesia merupakan Negara kepulauan, dengan luas keseluruhan ± 195 sampai 200 juta Ha. Keadaan demikian dapat menjadi suatu kekuatan dan kesempatan bagi perkembangan perekonomian Indonesia, dan sebaliknya dapat menjadi kelemahan dan ancaman bagi perekonomian Indonesia.

Kenyataan  kedua adalah, Indonesia hanya mengenal dua musim. Dengan kondisi iklim yang demikian menyebabkan beberapa produk hasil bumi dan industry menjadi sangat spesifik sifatnya. Dengan demikian diperlukan usaha untuk memanfaatkan keunikan produkIndonesia tersebut untuk menenangkan persaingan di pasar local maupun dunia.

Kenyataan ketiga yaitu, Negara Indonesia kaya akan bahan tambang , dan seperti telah sejarah buktikan, salah satu jenis bahan tambang kita, yakni minyak bumi pernah menjadikan Negara kita memperoleh dana pembangunan yang sangat besar.

Kenyataan keempat adalah, Indonesia menempati posisi yang sangat strategis, terletak diantara dua benua dan dua samudra dengan segala perkembangannya.

2.      Mata Pencaharian

Dari keseluruhan wilayah yang dimiliki Indonesia, dapat ditarik beberapa hal diantaranya bahwa :

·         Pertama, mata pencaharian penduduk Indonesia sebagian besar masih berada di sektor pertanian (agraris)

·         Kedua, kontribusi sektor pertanian terhadap GDP (Gross Domestic Product) secara absolute masih dominan, namun jika disbanding dengan sektor-sektor diluar pertanian menampakan adanya penurunan dalam presentase.

·         Yang perlu di waspadai dari sektor ini adalah, bahwa komoditi yang dihasilkan dari sektor ini relative tidak memiliki nilai tambah yang tinggi, sehingga tidak dapat bersaing dengan komoditi yang dihasilkan sektor lain.

Untuk mengatasi masalah ini, ada beberpa langkah yang dapat kita lakukan diantaranya:

·         Memperbaiki kehidupan penduduk/petani dengan pola pembinaan dan pembangunan sarana dan prasaranya bidang pertanian

·         Meningkatkan nilai tambah komoditi pertanian, jika dimungkinkan tidak hanya untuk pasar lokal saja tetapi juga merambah ke pasar Internasional.

·         Mencoba mengembangkan kegiatan agribisnis

·         Menunjang kegiatan transmigrasi

3.      Sumber Daya Manusia

Sebagai salah satu Negara yang masih berkembang, Indoneisa memang menghadapi masalah sumber daya manusia, diantaranya :

·         Pertumbuhan penduduk yang masih tinggi

·         Penyebaran yang kurang merata

·         Kurang seimbangnya struktur dan komposisi umur penduduk, yang ditandai dengan besarnya jumlah penduduk yang berusia muda serta mutu pendidikan yang masih relative rendah.

Adapun tindakan yang dapat dan telah dilakukan pemerintah adalah :

·         Melaksanakan program keluarga berencana. Dengan program ini diharapkan laju pertumbuhan akan lebih dapat dikendalikan. Dengan program ini pula pemerintah ingin menjelaskan dan membuka kesadaran masyarakat bahwa ‘anak banyak’ akan memberi konsekuensi ekonomis yang lebih berat.

·         Meningkatkan mutu sumber daya manusia (dengan pendidikan formal maupun informal) yang telah ada, sehingga dapat menunjang peningkatan produktifitas guna mengimbangi laju pertumbuhan penduduknya.

Penyebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan tidak seimbangnya kekuatan ekonomi secara umum. Akibat lanjutnya adalah terjadinya ketimpangan daerah miskin dan daerah kaya. Daerah yang tampak menguntungkan (khususnya Pulau Jawa) akan menjadi serbuan dan perpindahan penduduk dari daerah lainnya. Akibatnya daerah di luar Pulau Jawa yang memang telah ketinggalan dari segi ekonomi, menjadi semakin tertinggal.

4.      Investasi

Dalam kondisi tertentu masih sulit untuk mengharapkan dana investasi dari masyarakat. Untuk itulah pemerintah memerlukan dana yang besar dari selisih penerimaan dan pengeluaran/biaya rutin pemerintah. Namun sayangnya pemerintah tidak dapat terus menerus mengandalkan tabungan pemerintah tersebut. Perlu dilakukan upaya-upaya tambahan guna membantu memenuhi kebutuhan dana investai pembangunan. Upaya-upaya tersebut adalah :

·         Lebih mengembangkan ekspor komoditi non-migas, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor luar negeri

·         Mengusahakan adanya pinjaman luar negeri yang memiliki syarat lunak, serta menggunakannya untuk kegiatan investasi yang menganut prinsip prioritas

·         Menciptakan iklim investasi yang menarik dan aman bagi para penanam modal asing, sehingga makin banyak PMA yang  masuk ke Indonesia

·         Lebih menggiatkan dan menyempurnakan sistem perpajakan dan perkreditan, terutama kredit untuk golongan ekonomi lemah.

REFRENSI

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab3-peta_perekonomian_indonesia.pdf

Perkembangan Strategi dan

Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Pembangunan ekonomi adalah proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat. Meningkatnya pendapatan perkapita merupakan cerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Beberapa srtategi pembangunan ekonomi yang dapat disampaikan adalah:

1.      Strategi Pertumbuhan

Inti dari strategi ini yaitu: (1) Strategi pembangunan ekonomi suatu Negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah, dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi. (2) Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah (trickle-down-effect) pendistribusian kembali.

2.      Strategi Pembangunan dengan Pemerataan

Intinya, dengan ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik social engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu.

3.      Strategi Ketergantungan

Intinya yaitu, Langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi kemiskinan di Negara-negara berkembang yaitu dengan meningkatkan produksi nasional yang disertai dengan peningkatan kemampuan dalam bidang produksi, dengan lebih mencintai produk nasional, dan sejenisnya.

4.      Strategi yang berwawasan ruang

Strategi ini dikemukakan oleh Myrdall dan Hirschman, mereka mengemukakan kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah maju dikarenakan kemampuan/pengaruh menyebar dari kaya ke miskin (spread effect) lebih kecil daripada terjadinya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya (back-wash-effect).

5.      Strategi pendekatan kebutuhan pokok

Intinya adalah, menanggulangi kemiskinan secara masal. Strategi ini di kembangkan lagi oleh ILO (Organisasi Perburuhan Sedunia) bahwa, kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada pencipta lapangan kerja, peningkatan pemenuh kebutuhan poko, dan sejenisnya.

Ø  Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembangunan

a.      Ukuran suatu Negara (geografis, penduduk, dan pendapatan)

b.      Sistem & struktur politik

c.       Latar belakang historis

d.      Hubungan internasional

e.      Bantuan modal internasional

f.        Pemerataan & pertumbuhan penduduk

g.      Pendidikan

h.      Teknologi

Ø  Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia

REPELITA I	meletakkan titik berat pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya
REPELITA II	meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.
REPELITA III	meletakkan titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.
REPELITA IV	meletakkan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendriri, baik industri ringan yang akan terus dikembangkan dalam Repelita-Repelita selanjutnya meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

Ø  Perencanaan Pembangunan

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:

a.      mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan

b.      menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah

c.       menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan

d.      mengoptimalkan partisipasi masyarakat

e.      menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

REFRENSI

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab2-perkembangan_strategi_dan_perencanaan_pembangunan_ekonomi_indonesia.pdf

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=Perkembangan+Strategi+dan+Perencanaan+Pembangunan+Ekonomi+Indonesia&source=web&cd=3&ved=0CD4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fayurai.dosen.narotama.ac.id%2Ffiles%2F2011%2F05%2F2011%40Ayu-Rai-Perkembangan-Strategi-dan-Perencanaan-Pembangunan-Ekonomi-Indonesia.ppsx&ei=D1p1T6v2LY7xrQePptCMDQ&usg=AFQjCNGzdczQHDsG6EscVfdmKi84NkhcTQ

http://swamandiri.wordpress.com/2009/11/20/tujuan-sistem-perencanaan-pembangunan-nasional/

Sistem Perekonomian Indonesia

Sistem Perekonomian Indonesia

1.      Pengertian Sistem

Sistem merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara dimana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu rakyat yang berada dinegara tersebut.

Suatu system perlu memiliki ciri, diantaranya:

·         Setiap system memiliki tujuan

·         Setiap system mempunyai ‘batas’ yang memisahkannya dari lingkungan

·         Walau mempunyai batas, system terset bersifat terbuka, dalam arti berinteraksi juga dengan lingkungannya.

·         Suatu system dapat terdiri dari beberapa subsistem yang biasa juga disebut dengan bagian, unsure, atau komponen.

2.      Perkembangan Sistem Peekonomian

Secara umum sistem ekonomi dalam perekonomian suatu negara dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi campuran.

a.      Sistem Perekonomi Liberal disebut juga sistem ekonomi pasar bebas atau sistem ekonomi laissez faire. Sistem ekonomi liberal adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

·         Ciri-ciri sistem ekonomi liberal berikut ini:

1)      Setiap orang bebas memiliki alat-alat produksi.

2)      Adanya kebebasan berusaha dan kebebasan bersaing.

3)      Campur tangan pemerintah dibatasi.

·         Kelebihan sistem ekonomi liberal 

1)      Setiap individu diberi kebebasan memiliki kekayaan dan sumber daya produksi.

2)      Individu bebas memilih lapangan pekerjaan dan bidang usaha sendiri.

3)      Adanya persaingan menyebabkan kreativitas dari setiap individu dapat berkembang.

4)      Produksi barang dan jasa didasarkan pada kebutuhan masyarakat. 

·         Kekurangan sistem ekonomi liberal

1)      Muncul kesenjangan yang besar antara yang kaya dan miskin.

2)      Mengakibatkan munculnya monopoli dalam masyarakat.

3)      Kebebasan mudah disalahgunakan oleh yang kuat untuk memeras pihak yang lemah.

4)      Sulit terjadi pemerataan pendapatan

b.      Sistem Perekonomi Perencanaan dalam system ini praktis kegiatan ekonomi sepenuhnya diatur dibawah kendali Negara. contoh Negara yang menganut yaitu Uni Sovyet.

·         Sistem ini mempunyai ciri:

1)      Faktor-fatktor produksi dimiliki dan dikuasai oleh pihak pemerintah/Negara.

2)      Pegambilan keputusan ekonomi bersifat desentralisasi dengan dikoordinasi oleh pasar.

3)      Rangsangan dan insentif diberikan berupa material dan moral, sebagai sarana motivasi bagi para pelaku ekonomi.

c.       Sistem Ekonomi Campuran merupakan kombinasi ‘logis’ dari ketidak sempurnaan kedua system ekonomi liberalism dan perencanaan. Sistem ini mencoba mengkombinasikan kebaikan dari kedua system tersebut, diantaranya menyarankan perlunya campur tangan pemerintah secara aktif dalam kebebasan pihak swasta dalam melaksanakan kegiatan ekonominya.

3.      Sistem Perekonomian Indonesia

v  Sebelum Orde Baru

Pada awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, di mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi karena ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis.

v  Sistem ekonomi Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi

Sistem perekonomian yang ada di Indonesia juga harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi. Sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disebut sistem ekonomi demokrasi. Dengan demikian sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.

v Sistem ekonomi Indonesia menentang beberapa system yaitu :

1)      Free fight liberalism, yaitu adanya kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitas kaum ekonomi yang lemah, dengan akibat semakin bertambah luasnya jurang pemisah si kaya dan si miskin.

2)      Etatisme, yaitu keikut sertaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motifasi dan kreasi dari masyarakat untuk berkembang dsn bersaing secara sehat.

3)      Monopoli, suatu bentuk pemutusan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti ‘keinginan sang monopoli’.

v  Setelah Orde Baru

Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Sistem ini bertahan hingga masa Reformasi. Setelah masa Reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia. Berikut ini bentuk sistem ekonomi di Indonesia dari masa Orde Baru hingga sekarang.

4.      Pelaku Ekonomi

Terdapat tiga pelaku utama yang menjadi kekuatan sistem perekonomian di Indonesia, yaitu perusahaan negara (pemerintah), perusahaan swasta, dan koperasi. Ketiga pelaku ekonomi tersebut akan menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebuah sistem ekonomi akan berjalan dengan baik jika pelaku-pelakunya dapat saling bekerja sama dengan baik pula dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian sikap saling mendukung di antara pelaku ekonomi sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan.

a.      Pemerintah (BUMN), mempunyai fungsi menjaga kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi, Pemerataan hasil ekonomi, Pertumbuhan kegiatan ekonomi.

b.   Perusahaan Swasta, Pertumbuhan kegiatan ekonomi, Pemerataan hasil ekonomi, Kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi.

c.       Koperasi, Pemerataan hasil ekonomi, Pertumbuhan kegiatan ekonomi, Kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi.

REFRENSI

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem

http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Pelaku-Pelaku_Ekonomi_Dalam_Sistem_Perekonomian_Indonesia_8.2_%28BAB_15%29

http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_liberal

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab1-sistem_perekonomian_indonesia.pdf