Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara
( APBN )
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat. APBN berisi
daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran
negara selama satu tahun anggaran.
1.
Perkembangan Dana Pembangunan Indonesia
Dari
segi perencanaan pembangunan di Indonesia, APBN adalah konsep perencanaan
pembangunan yang memiliki jangka pendek, karena iyulah APBN selalu disususn
setiap tahun.
Maka secara gari besar APBN terdiri dari pos – pos seperti dibawah ini :
Maka secara gari besar APBN terdiri dari pos – pos seperti dibawah ini :
·
Dari sisi
penerimaan, terdiri dari pos penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan
·
Sedangkan
dari sisi pengeluaran terdiri dari pos pengeluaran rutin dan pengeluaran
pembangunan
APBN disusun agar pengalokasian
dana pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan
dinamis. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat tabungan pemerintah yang
berasal dari selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin,
belum sepenuhnya menutupi kbutuhan biaya pembangunan di Indonesia.
Meskipun dari PELITA ke PELITA
jumlah tabungan pemerintah sebagia sumber pembiayaan pembangunan terbesar,
terus mengalami peningkatan namun kontribusinya terhadap keseluruhan dana
pembangunan yang dibutuhkan masih jauh dari yang diharapkan. Dengan kata lain
ketergantungan dana pembangunan terhadap sumber lain, dalam hal ini pinjamanan
luar negeri masih cukup besar. Namun demikian mulai tahun terakhir PELITA,
prosentase tabungan pemerintah sudah mulai lebih besar dibanding pinjaman luar
negeri. Hal ini tidak terlepas dari peranan sektor migas yang saat itu sangat
dominan, serta dengan dukungan beberapa kebijakan pemerintah dalam masalah
perpajakan dan upaya peningkatan penerimaan negara lainnya. Untuk menghindari
terjadinya deficit anggaran pembangunan, Indonesia masih mengupayakan sumber
dana dari luar negeri, dan meskipun IGGI ( Inter Govermmental Group on
Indonesia ) bukan lagi menjadi forum Internasional yang secara formal membantu
pembiayaan pembangunan di Indonesia, namun dengan lahirnya CGI ( Consoltative
Group on Indonesia ) kebutuhan pinjaman luar negeri sebagai dana pembangunan
masih dapat diharapkan. Yang perlu diingat bahwa sebaiknya pinjaman tersebut
ditempatkan sebagai pelengkap pembangunan dan peran tabungan pemerintahlah yang
tetap harus dominan, bukan sebaliknya
2. Proses Penyusunan Anggaran
Secara garis besar, proses
penyusunan anggaran terbagi menjadi dua:
a.
Dari atas ke
bawah (top-down)
b.
Dari bawah ke
atas (bottom-up)
a. Dari atas ke
bawah (Top-down)
Merupakan proses penyusunan anggaran tanpa penentuan tujuan sebelumnya dan tidak berlandaskan teori yang jelas. Proses penyusunan anggaran dari atas ke
bawah ini secara garis besar berupa pemberian sejumlah uang dari pihak atasan kepada para karyawannya agar menggunakan uang yang diberikan tersebut untuk
menjalankan sebuah program. Terdapat 5 metode penyusunan anggaran dari atas ke
bawah:
·
Metode
kemampuan (The affordable method) adalah metode dimana perusahaan menggunakan
sejumlah uang yang ada untuk kegiatan operasional dan produksi tanpa mepertimbangkan efekpengeluaran tersebut.
·
Metode
pembagian semena-mena (Arbitrary allocation method) merupakan proses
pendistribusian anggaran yang tidak lebih baik dari metode sebelumnya. Metode ini tidak berdasar pada teori, tidak
memiliki tujuan yang jelas, dan tidak membuat konsep pendistribusian anggaran
dengan baik.
·
Metode
persentase penjualan (Percentage of sales) menggambarkan efek yang terjadi antara kegiatan iklan dan promosi yang dilakukan dengan persentase peningkatan penjualan dilapangan.
Metode ini mendasarkan pada dua hal, yaitu persentase penjualan dan sejumlah
pengembalian yang diterima dari aktivitas periklanan dan promosi yang
dilakukan.
·
Melihat
pesaing (Competitive parity) karena sebenarnya tidak ada perusahaan yang tidak
mau tahu akan keadaan pesaingnya. Tiap perusahaan akan berusaha untuk
melakukan promosi yang
lebih baik dari para pesaingnya dengan tujuan untuk menguasai pangsa pasar.
·
Pengembalian
investasi (Return of investment) merupakan pengembalian keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan terkait dengan
sejumlah uang yang telah dikeluarkan untuk iklan danaktivitas promosi lainnya. Sesuai dengan arti katanya, investasi
berarti penanaman modal dengan harapan akan adanya pengembalian modal suatu hari.
b. Dari bawah ke
atas (Bottom-up)
Merupakan proses penyusunan anggaran berdasarkan tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya dan anggaran ditentukan belakangan setelah tujuan selesai
disusun. Proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas merupakan komunikasi strategis antara tujuan dengan anggaran. Terdapat 3 metode dasar
proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas, yakni:
·
Metode tujuan
dan tugas (Objective and task method)
Dengan menegaskan pada penentuan tujuan dan anggaran yang disusun
secara beriringan. Terdapat 3 langkah yang ditempuh dalam langkah ini,
yakni penentuan tujuan, penentuan strategi dan tugas yang harus dikerjakan, dan perkiraan anggaran yang dibutuhkan
untuk mencapai tugas dan strategi tersebut.
Menggunakan prinsip investasi dimana
pengembalian modal diterima setelah waktu tertentu. Selama tahun pertama,
perusahaan akan mengalami rugi dikarenakan biaya promosi dan iklan masih melebihi
keuntungan yang diterima dari hasil penjualan. Pada tahun kedua, perusahaan akan mencapai titik
impas (break even point) antara
biaya promosi dengan keuntungan yang diterima. Setelah memasuki tahun
ketiga, barulah perusahaan akan menerima keuntungan penjualan. Strategi
ini hasilnya dirasakan dalam jangka panjang.
·
Metode
perhitungan kuantitatif (Quantitative models)
Menggunakan sistem perhitungan statistik
dengan mengolah data yang dimasukkan dalam komputer dengan teknik analisis regresi berganda (multiple regression
analysis). Metode ini jarang digunakan karena kompleks dalam pemakaiannya.
3. Perkiraan Penerimaan Negara
Secara
garis besar penerimaan Negara berasal dari :
·
Penerimaan dalam negeri
·
Penerimaan Pembangunan
A. Penerimaan dalam Negeri
Penerimaan
dalam negeri, untuk tahun-tahun awal setelah masa pemerintahan Orde baruh masih
cukup menggantungkan pada penerimaan dari ekspor minyak bumi dan gas alam.
B. Penerimaan Pembangunan
Meskipun
telah ditempuh berbagai upaya untuk meningkatkan tabungan pemerintah, namun
karena laju pembangunan yang demikian cepat, maka dana tersebut masih perlu
dilengkapi dan ditunjang dengan dana yang berasal dari luar negeri. Meskipun
untuk selanjutnya bantuan luar negeri (hutang bagi Indonesia) tersebut makin
meningkat jumlahnya, namun selalu diupayakan suatu mekanisme pemanfaatan dengan
prioritas sector-sektor yang lebih produktif. Dengan demikian bantuan luar
negeri tersebut dapat dikelola dengan baik.
4. Perkiraan Pengeluaran
Secara garis besar, pengeluaran Negara
dikelompokan menjadi dua, yaitu :
·
Pengeluaran Rutin
·
Pengeluaran Pembangunan
1. Pengeluaran rutin Negara
Pengeluaran
rutin Negara adalah pengeluaran yang dapat dikatakan selalu ada dan telah
direncanakan sebelumnya secara rutin, diantaranya :
·
Pengeluaran untuk belanja pegawai
·
Pengeluaran untuk belanja barang
·
Pengeluaran untuk subsidi daerah otonom
·
Pengeluaran untuk membayar bunga dan
cicilan hutang
2. Pengeluaran Pembangunan
Secara
garis besar yang termasuk pengeluaran pembangunaan adalah :
·
Pengeluaran pembangunan untuk berbagai
departemen/lembaga Negara, diantaranya untuk membiayai proyek-proyek pembangunan
sektoral yang menjadi tanggungjawab
masing-masing departemen/lembaga Negara bersangkutan.
·
Pengeluaran pembangunan untuk anggaran
pembangunan daerah (Dati I dan II)
5. Dasar Perhitungan Perkiraan Penerimaan
Negara
Untuk
memperoleh hasil perkiraan penerimaan Negara, ada beberapa hal pokok yang harus
diperhatikan. Hal-hal tersebut adalah :
A.
Penerimaan dalam negeri dari MIGAS
Faktor-faktor
yang dipertimbangkan adalah :
·
produksi minyak rata-rata/hari
·
harga rata-rata ekspor minyak mentah
B.
Penerimaan dalam negeri di luar MIGAS
Faktor-faktor
yang dipertimbangkan adalah :
·
pajak penghasilan
·
pajak pertambahan nilai
·
bea masuk
·
cukai
·
pajak ekspor
·
pajak bumi dan bangunan
·
bea materai
·
pajak lainnya
·
penerimaan bukan pajak
·
penerimaan dari hasil penjualan BBM
C.
Penerimaan Pembangunan
Terdiri
dari penerimaan bantuan program dan bantuan proyek.
REFRENSI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar