Hukum Perjanjian

A.     Standar Kontrak

Menurut Mariam Darus, standar kontrak terbagi 2 yaitu umum dan khusus.

-                Kontrak standar umum artinya kontrak yang isinya telah disiapkan lebih dahulu oleh kreditur dan disodorkan kepada debitur.

-                Kontrak standar khusus, artinya kontrak standar yang ditetapkan pemerintah baik adanya dan berlakunya untuk para pihak ditetapkan sepihak oleh pemerintah.

Menurut Remi Syahdeini, keabsahan berlakunya kontrak baru tidak perlu lagi dipersoalkan karena kontrak baru eksistensinya sudah merupakan kenyataan. Kontrak baru lahir dari kebutuhan masyarakat. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung dengan kontrak baru yang masih dipersoalkan.

Suatu kontrak harus berisi:

·               Nama dan tanda tangan pihak-pihak yang membuat kontrak.

·               Subjek dan jangka waktu kontrak

·               Lingkup kontrak

·               Dasar-dasar pelaksanaan kontrak

·               Kewajiban dan tanggung jawab

·               Pembatalan kontrak

B.      Macam-macam Perjanjian

·         Perjanjian Penanggungan

Penanggungan adalah perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang ketika orang ini sendiri tidak memenuhinya. Ketentuan tentang penaggungan  kita dapatipada Pasal 1820 KUH Perdata.

·         Perjanjian Sewa Guna Usaha (leasing)

Perjanjian sewa guna usaha (leasing) ini adalah perjanjian yang memberikan barang modal, baik dilakukan secara sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating list) untuk dipergunakan oleh leasee selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran berkala.

·         Perjanjian Anjak Piutang (factoring agreement)

yaitu pembiayaan dalam bentuk pembelian dan pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi Perdagangan dalam dan luar negeri.

C.      Syaat Syahnya Perjanjian

Ada 4 syarat yaitu : (pasal 1320 KUHPer)

·         Syarat Subyektif :

-          Sepakat untuk mengikatkan dirinya.

-          Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

-           

·         Syarat Obyektif  :

-          Mengenai suatu hal tertentu.

-          Suatu sebab yang halal.

D.     Saat Lahirnya Perjanjian

Ada beberapa teori yang bisa digunakan untuk menentukan saat lahirnya kontrak yaitu:

a)      Teori Pernyataan (Uitings Theorie)

Menurut teori ini, kontrak telah ada/lahir pada saat atas suatu penawaran telah ditulis surat jawaban penerimaan. Dengan kata lain kontrak itu ada pada saat pihak lain menyatakan penerimaan/akseptasinya.

b)     Teori Pengiriman (Verzending Theori)

Menurut teori ini saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya kontrak. Tanggal cap pos dapat dipakai sebagai patokan tanggal lahirnya kontrak.

c)      Teori Pengetahuan (Vernemingstheorie)

Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat jawaban akseptasi diketahui isinya oleh pihak yang menawarkan.

d)     Teori penerimaan (Ontvangtheorie)

Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat diterimanya jawaban, tak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka. Yang pokok adalah saat surat tersebut sampai pada alamat si penerima surat itulah yang dipakai sebagai patokan saat lahirnya kontrak.

E.      Pembatalan dan Pelaksanaan Suatu Perjanjian

Ø  Pembatalan

Apabila Syarat objektif tidak terpenuhi, maka pejanjiannya adalah batal demi hukum dan Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi (terdapat kekurangan), maka perjanjian itu bukannya batal demi hukum, akan tetapi dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak ( pihak yang tidak cakap menurut hukum).

Untuk meminta melakukan pembatalan perjanjian, diperlukan yaitu :

-          Kreditur dari salah satu pihak

-          Perjanjian itu merugikan baginya

-          Perbuatan atau perjanjian itu tidak diajibkan

Ø  Pelaksanaan

Yang dimaksud dengan pelaksanaan disini adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak- pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya menyangkut soal pembayaran dan penyerahan barang yang menjadi objek utama perjanjian. Pembayaran dan penyerahan barang dapat terjadi secara serentak. Mungkin pembayaran lebih dahulu disusul dengan penyerahan barang atau sebaliknya penyerahan barang dulu baru kemudian pembayaran.

Refrensi :

http://staff.ui.ac.id/internal/131861375/.../FE-HUKUMPERJANJANJIAN.p...

http://dedefadhillah.blogspot.com/2012/03/hukum-perikatan-standar-kontrak.html

http://dhit333-thehalfevil.blogspot.com/2012/04/macam-macam-perjanjian.html

http://www.slideshare.net/RiniJulianti/hukum-perjanjian-kuliah-2

http://eghasyamgrint.wordpress.com/2011/05/23/pelaksanaan-perjanjian/

HUKUM PERIKATAN

Pengertian Hukum Perikatan

Perikatan dalam bahasa Belanda disebut “ver bintenis ”. Perikatan dalam hal ini berarti hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain.

Di dalam hukum perikatan, terdapat sistem yang terbuka, yaitu setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, inilah yang disebut dengan kebebasan berkontrak, dengan syarat kebebasan berkontrak harus halal, dan tidak melanggar hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang.

Dasar Hukum Perikatan

Sumber-sumber hukum perikatan yang ada di Indonesia adalah perjanjian dan undang-undang, dan sumber dari undang-undang dapat dibagi lagi menjadi undang-undang melulu dan perbuatan manusia. Sumber undang-undang dan perbuatan manusia dibagi lagi menjadi perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum.

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHP terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut :

1.       Perikatan yang timbul dari persetujuan ( perjanjian )

2.       Perikatan yang timbul dari undang-undang

3.       Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan

Azas-azas dalam Hukum Perikatan

Asas-asas dalam hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata, yakni menganut azas kebebasan berkontrak dan azas konsensualisme.

·         Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak terlihat di dalam Pasal 1338 KUHP Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

·         Asas konsensualisme

Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas.

Wanprestasi dan Akibat-akibatnya

Wansprestasi timbul apabila salah satu pihak (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan.

Adapun bentuk dari wansprestasi bisa berupa empat kategori, yakni :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Hapusnya Perikatan

Bab IV Buku III KUH Perdata mengatur tentang hapusnya perikatan baik yang timbul dari persetujuan maupun dari undang-undang yaitu dalam pasal 1381 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa ada delapan cara hapusnya perikatan yaitu :

1. Pembayaran

2.Penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan.

3.Pembaharuan utang (inovatie)

4.Perjumpaan utang (kompensasi)

5. Percampuran utang.

6. Pembebasan utang.

7.Musnahnya barang yang terutang

8.Kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/aspek_hukum_dalam_bisnis/bab4-hukum_perikatan_dan_perjanjian.pdf

http://p4hrul.wordpress.com/2012/04/19/hukum-perikatan/

Hukum Perdata

Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie).

Sejarah Hukum perdata

Bermula di benua eropa, terutama di eropa continental berlaku hukum perdata romawi. Pada tahun 1804 atas prakarsa Napoleon terhimpunlah Hukum Perdata dalam satu kumpulan peraturan yang bernama “Code civil des Francais”. Dan pada tahun 1948, kedua Undnag-undang produk Nasional-Nederland ini diberlakukan di Indonesia berdasarkan azas koncordantie (azas politik hukum).

Pengertian dan keadaan hukum di Indonesia

Pengertian

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perorangan di dalam masyarakat. Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materil dan dapat juga dikatakan sebagai lawan dari hukum pidana.

Keadaan Hukum Di Indonesia

Mengenai keadaan hukum perdata di Indonesia sekarang ini masih bersifat majemuk yaitu masih beraneka ragam. Faktor yang mempengaruhinya antara lain :

·         Faktor Etnis

·         Faktor hysteria yuridis yang dapat kita lihat pada pasal 163 I.S yang membagi penduduk Indonesia dalam 3 golongan yaitu:

Golongan eropa

Golongan bumi putera (pribumi/bangsa Indonesia asli)

Golongan timur asing (bangsa cina, india, arab)

Sistematika hukum Perdata di Indonesia

Sistematika Hukum Perdata itu ada 2, yaitu sebagai berikut:

-          Menurut Ilmu Hukum/Ilmu Pengetahuan

-          Menurut Undang-Undang/Hukum Perdata

Sistematika Menurt Ilmu Hukum/Ilmu Pengetahuan terdiri dari:

-          Hukum tentang orang/hukum perorangan/badan pribadi (personen recht)

-          Hukum tentang keluarga/hukum keluarga (Familie Recht)

-           Hukum tentang harta kekyaan/hukum harta kekayaan/hukum harta benda (vermogen recht)

-          Hukum waris/erfrecht

Sistematika hukum perdata menurut kitab Undang-Undang hukum perdata

-       Buku I tentang orang/van personen

-       Buku II tentang benda/van zaken

-       Buku III tentang perikatan/van verbintenisen

-       Buku IV tentang pembuktian dan daluarsa/van bewijs en verjaring

http://kuliahade.wordpress.com/2010/03/23/hukum-perdata-sistematika-hukum-perdata/wikipedia.com

 http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/aspek_hukum_dalam_bisnis/bab2-hukum_perdata.pdf

Definisi dan Jenis Hukum

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia itu sendiri untuk membatasi tingkah laku yang dilakukan seseorang. Jadi dengan adanya hukum ini, tingkah laku manusia lebih bisa terkontrol dan tidak asal bertindak. Kepastian dari suatu manusia ini ditentukan oleh hukum. Contohnya baik atu tidak tingkah laku seseorang bisa kita liat dari catatan-catatan hukum orang tersebut.

Jenis-jenis Hukum :

1.      Hukum Pidana : Suatu peraturan atau perbuatan yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana (pembunuhan, perampokan, dll)

2.      Hukum Privasi : Merupakan suatu peraturan yang mengatur segala sesuatu masalah pribadi seseorang.

3.      Hukum Tata Negara : Suatu peraturan yang mengatur organisasi suatu Negara. Dimana para masyarakat wajib mengayomi hukum tersebut agar negara tersebut aman dan tentram.

4.      Hukum Waris : Adalah suatu aturan yang dibuat oleh seseorang yang sudah meniggal untuk memindah tangankan kekayaannya kepada orang lain yang berhak/tercantum di dalamnya.

5.      Hukum Tertulis : Hukum yang kita temui dalam bentuk tulisan seperti UUD.

6.      Hukum Internasional : Suatu aturan yang mesti kita patuhi jika kita ingin berpergian ke luar negeri.

7.      Hukum Publik : Hukum yang mengatur hubungan suatu Negara dengan masyarakatnya juga menjadi hukum perlindungan publik.

8.      Hukum Tata Usaha Negara  : Hukum yang mengatur administrasi  suatu Negara.

9.       Hukum Materiil : Yaitu segla kaidah yang menjadi patokan manusia untu bersikap tindak, misalnya tidak boleh mencuri, membunuh, harus melunasi hutang dan lain sebagainya.

10.   Hukum Local : hukum yang ada dalam suatu daerah tertentu misalnya hukum minangkabau, hukum adat sunda, hukum adat jawa, dsb. Hukum ini juga bias diebut sebagai hukum adat istiadat. Namun pada abad 20 ini huum adat istiadat sudah mulai di tinggalkan, hanya para masyarkat pedalaman saja yang masih menganutnya.

Landasan Koperasi UU N0.17 thn. 2012

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PERKOPERASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.      bahwa pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan Koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.      bahwa pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dalam suatu kebijakan Perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip Koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi Anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan;

c.       bahwa kebijakan Perkoperasian selayaknya selalu berdasarkan ekonomi kerakyatan yang melibatkan, menguatkan, dan mengembangkan Koperasi sebagaimana amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;

d.      bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian perlu diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan Perkoperasian;

e.      bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perkoperasian.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

http://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2012/12/UU_NO_17_2012.pdf

Landasan-landasan Koperasi

Landasan-landasan Koperasi

1.      Landasan Idiil Pancasila

Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum. Sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia adalah Pancasila. Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa, koperasi Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, lingkungan waktu, dengan suatu ciri khas adanya unsur ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kegotong royongan dalam arti bekerja sama, saling bantu membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

2.      Landasan Struktural UUD 1945

Undang-undang Dasar 1945 menempatkan Koperasi pada kedudukan sebagai Soko Guru perekonomian nasional. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 ditegaskan kembali bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Hal ini sangat sesuai dengan satu fungsi dan peran koperasi, yaitu mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

3.      Landasan mental setia kawan dan kesadaran pribadi

Koperasi merupakan organisasi yang paling banyak melibatkan peran serta rakyat. Oleh karena itu, koprasi sebagi gerakan ekonomi rakyat perlu lebih banyak diikutsertakan dalam upaya pembangunan, untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata, tumbuh dari bawah, berakar di masyarakat dan mendapat dukungan luas dari rakyat.

4.      Landasan operasional Pasal 33 UUD 1945, UU Koperasi No. 12 1967, UU Koperasi No. 25 1992

Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan, dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koprasi.

Sejak tanggal 21 Oktober 1992, dasar hukum Koperasi Indonesia yang semula UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23, dan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832 berubah menjadi UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. UU ini disahkan oleh Presiden RI Soeharto, dan diumumkan pada Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116.

Referensi :

http://trirustiana.wordpress.com/2011/10/14/landasan-landasan-koperasi/

Lambang Koperasi Baru

Menteri Koperasi dan UKM menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia.

Syarief mengatakan, lambang Koperasi Indonesia yang baru itu berbentuk gambar bunga yang memberi kesan perkembangan dan kemajuan koperasi di Indonesia.

Gambar bunga itu mengandung makna Koperasi Indonesia selalu berkembang, cemerlang, berwawasan, variatif, inovatif sekaligus produktif dalam kegiatannya, serta berwawasan dan berorientasi pada keunggulan dan teknologi.

Lambang Koperasi Indonesia yang baru itu didominasi oleh warna hijau pastel yang berwibawa dan menimbulkan kesan kalem.

Bentuknya juga lain sama sekali dari yang sebelumnya yang berbentuk pohon beringin yang dikelilingi kapas dan padi, timbangan, bintang dalam perisai, gerigi roda, dan berwarna merah dan putih.

BENTUK :

Logo Sekuntum Bunga Teratai bertuliskan KOPERASI INDONESIA

Arti Gambar dan Penjelasan Lambang Koperasi Baru:

1.      Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk gambar bunga yang memberi kesan akan perkembangan dan kemajuan terhadap perkoperasian di Indonesia, mengandung makna bahwa Koperasi Indonesia harus selalu berkembang, cemerlang, berwawasan, variatif, inovatif sekaligus produktif dalam kegiatannya serta berwawasan dan berorientasi pada keunggulan dan teknologi;

2.      Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk gambar 4 (empat) sudut pandang melambangkan arah mata angin yang mempunyai maksud Koperasi Indonesia:

·         Sebagai gerakan koperasi di Indonesia untuk menyalurkan aspirasi;

·         Sebagai dasar perekonomian masional yang bersifat kerakyatan;

·         Sebagai penjunjung tinggi prinsip nilai kebersamaan, kemandirian, keadilan dan demokrasi;

·         Selalu menuju pada keunggulan dalam persaingan global.

3.      Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk Teks Koperasi Indonesia memberi kesan dinamis modern, menyiratkan kemajuan untuk terus berkembang serta mengikuti kemajuan jaman yang bercermin pada perekonomian yang bersemangat tinggi, teks Koperasi Indonesia yang berkesinambungan sejajar rapi mengandung makna adanya ikatan yang kuat, baik didalam lingkungan internal Koperasi Indonesia maupun antara Koperasi Indonesia dan para anggotanya;

4.      Lambang Koperasi Indonesia yang berwarna Pastel memberi kesan kalem sekaligus berwibawa, selain Koperasi Indonesia bergerak pada sektor perekonomian, warna pastel melambangkan adanya suatu keinginan, ketabahan, kemauan dan kemajuan serta mempunyai kepribadian yang kuat akan suatu hal terhadap peningkatan rasa bangga dan percaya diri yang tinggi terhadap pelaku ekonomi lainnya;

5.      Lambang Koperasi Indonesia dapat digunakan pada papan nama kantor, pataka, umbul-umbul, atribut yang terdiri dari pin, tanda pengenal pegawai dan emblem untuk seluruh kegiatan ketatalaksanaan administratif oleh Gerakan Koperasi di Seluruh Indonesia;

6.      Lambang Koperasi Indonesia menggambarkan falsafah hidup berkoperasi yang memuat:

·         Tulisan : Koperasi Indonesia yang merupakan identitas lambang;

·         Gambar : 4 (empat) kuncup bunga yang saling bertaut dihubungkan bentuk sebuah lingkaran yang menghubungkan satu kuncup dengan kuncup lainnya, menggambarkan seluruh pemangku kepentingan saling bekerja sama secara terpadu dan berkoordinasi secara harmonis dalam membangun Koperasi Indonesia;

·         Tata Warna :

a.      Warna hijau muda dengan kode warna C:10,M:3,Y:22,K:9;

b.      Warna hijau tua dengan kode warna C:20,M:0,Y:30,K:25;

c.       Warna merah tua dengan kode warna C:5,M:56,Y:76,K:21;

d.      Perbandingan skala 1 : 20.

Refrensi :

http://asagenerasiku.blogspot.com/2012/10/kementerian-koperasi-dan-usaha-kecil.html