PENERAPAN HUKUM DALAM EKONOMI

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Untuk memperoleh pengertian yang lebih komprehensif tentang hukum dalam ekonomi, perlu ditinjau kembali terlebih dahulu pengertian hukum dan pengertian ekonomi. Agar di masyarakat terdapat ketertiban. (hukum dalam ekonomi, Simanggunsong, 2004)

Pengertian Ekonomi

Pengertian ekonomi menurut M. Manulang (dalam penulisan buku hukum dalam ekonomi Simanggunsong, dkk., 2004) ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran (kemakmuran suatu keadaan di mana manusia dapat memenuh kebutuhannya, baik barang-barang maupun jasa).

Menurut Paul A. Samuelson (dalam Rachmadi, 2000 ) Ekonomi merupakan cara -cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sember yang terbatas untuk memperoleh komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Pengertian Hukum

Dalam memberikan pengertian mengenai hukum, para ahli dan sarjana ilmu hukum melihat dari berbagai sudut yang berlainan dan berbeda-beda antara satu ahli dengan yang lainnya. Dengan demikian tidak ada kesatuan atau keseragaman tentang definisi hukum, anatara lain Van Kan dan Utrecht.

Menurut Van Kan (dalam penulisan buku hukum dalam ekonomi Simanggunson dkk., 2004) hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Kemudian, Van Kan berpendapat tujuan hukum adalah untuk ketertiban dan perdamaian.

Sedangkan menurut Utrecht (dalam penulisan buku hukum dalam ekonomi Simanggunsong dkk., 2004) hukum ialah himpunan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

BAB II

KETERKAITAN HUKUM DAN EKONOMI

Hukum ekonomi lahir disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Di seluruh dunia hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat.

Hukum ekonomi Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial.

a.    Hukum Ekonomi Pembangunan  adalah yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional.

b.    Hukum Ekonomi Sosial adalah yang menyangkut pengaturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata dalam martabat kemanusiaan (hak asasi manusia) manusia Indonesia.

BAB III

PERISTIWA HUKUM DAN EKONOMI DI INDONESIA

Hukum dalam perusahaan

Pada dasarnya tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering disebut CSR (Corporate Social Responsibility) adalah sebuah dana hibah dari perusahaan untuk penduduk sekitar, lingkungan dan laba (profit) bagi perusahaan itu sendiri. Hal tersebut merupakan salah satu tujuan dari perusahaan yang ada dalam setiap rapat tahunan mereka.

Dalam Undang-undang salah satunya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 yang mengatur tentang Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan yang isinya menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran yang apabila tidak dilakukan akan dikenakan sanksi.

(dalam penulisan jurnal mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam menyalurkan dana tanggung jawab social perusahaan kepada masyarakat, Achmad Ferry K. W., 2013)

Hukum dalam Negara Indoneisa

Persoalan korupsi di Indonesia merupakan penyakit lama yang sulit diberantas. Praktik-praktik korupsi yang merupakan warisan Orde Baru itu justru semakin tumbuh subur. Memberantas korupsi itu gampang-gampang susah tetapi apabila supremasi hukum benar-benar ditegakkan menurut koridornya, pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan mudah. Korupsi di Indonesia sudah sedemikian kronisnya, upaya pemberantasannya pun semakin susah. Kultur sosialnya sangat mendukung terciptanya budaya korupsi. Pelaku korupsinya juga sudah dalam bentuk kolektif, semuanya sepakat melakukannya dan dikemas secara rapi sehingga sulit diungkap.

(dalam penulisan jurnal mengenai penegakan hukum terhadap aparat penegak hukum di Indonesia, Puji Wulandari K., 2005)

Hukum di Negara lain

Pakar Hukum Universitas Diponegoro Nyoman Serikat Putra Jaya menyoroti permasalahan hukum yang menimpa TKI di Arab Saudi. Menurut Nyoman, penjatuhan hukuman mati terhadap terdakwa di Arab Saudi dan Indonesia jelas berbeda, dan setiap TKI tentu harus mendapat pembekalan berupa pemahaman hukum qisos di Arab Saudi.

Menurut Diponegoro Nyoman, (dalam komparasi hukum Indonesia dan Islam) sistem hukum Indonesia itu menganut sistem Eropa Kontinental dan mereka itu (Saudi) berbasiskan Timur Tengah yang umumnya berbasiskan syariah. Dalam pidana mereka juga punya tiga macam hukum pidana Islam (Jarimah).

Nyoman memaparkan ketiga jarimah itu yang pertama adalah Jarimah Hudud yang hukumannya sudah ditentukan, tidak boleh diganggu gugat karena itu sudah menjadi hak Allah. Kedua adalah Jarimah qisos-diyat, jarimah itu akan membuat terpidana terancam hukuman qisos atau diyat, korban atau walinya bisa meminta dilaksanakannya hukuman qisos, diyat, maupun memaafkannya tanpa diyat. 

Aulia Akbar - Okezone (edisi : Jum’at 15 Maret 2013, tki dituntut pahami hukum qisos di Arab Saudi)

BAB IV

ANALISA

Hukum Dalam Perusahaan

Corporate social responsibility (CSR) diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Diantaranya adalah undang-undang nomor 40 Tahun 2007, undang-undang nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, undang-undang nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara, peraturan daerah provinsi jawa timur nomor 4 Tahun 2011 tentang tanggung jawab sosial perusahaan.

Jadi yang menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) kepada masyarakat adalah perusahaan penyelenggara corporate social responsibility itu sendiri bukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai fasilitator atas pembentukan forum penyelenggara TSP yang terdiri dari berbagai perusahaan serta sebagai penerima laporan terkait realisasi pelaksanaan penyelenggaraan program TSP dan pelaporan atas permasalahan yang dihadapi dan memberikan solusi dan upaya pemecahan dari permasalahan tersebut.

Hukum Dalam Negara Indonesia

Untuk mengatasi berbagai kelemahan tersebut, yang tidak kalah penting adalah meningkatkan peran serta semua elemen masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Misalnya, dengan membuka peran media massa melalui jurnalisme investigative dalam membongkar kasus korupsi, kolusi, manipulasi dan kejahatan kerah putih yang berhubungan dengan uang.

Masyarakat juga mempunyai hak untuk berperan dalam pemberantasan korupsi. Undang-undang Pemberantasan Korupsi No 31 Tahun 1999 Pasal 41, menyatakan bahwa masyarakat mempunyai: hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang dugaan terjadinya korupsi; hak memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang dugaan terjadinya korupsi kepada penegak hukum; hak menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum; hak untuk memperoleh jawaban atas laporannya yang disampaikan kepada penegak hukum dalam tempo paling lama 30 (tiga puluh) hari dan hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan hak-haknya tersebut di atas.

Hukum Di Negara Lain

Nyoman menyebut program pengarahan-pengarahan yang diberikan pemerintah terhadap para TKI itu sebagai langkah preventif demi menghindari peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Bersamaan dengan itu, Nyoman turut memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Indonesia yang membebaskan TKI-TKI dari hukuman mati lewat pembayaran diyat.

Oleh karena itulah Nyoman berpendapat, lembaga-lembaga yang menempatkan TKI di luar negeri seharusnya memberikan pengarahan tentang penerapan hukum mati di Arab Saudi. Hal ini semata ditujukan agar para TKI paham konsekuensi-konsekuensi yang timbul akibat kejahatan yang mereka lakukan.

BAB V

Kesimpulan

Hukum ekonomi tidak berlaku mutlak seperti halnya dalam ilmu pasti. Pada dasanya hukum ekonomi bertitik tolak dari tingkah laku manusia dalam masyarakat. Jadi, hukum ekonomi akan berlaku bila keadaan yang lain tetap atau tidak berubah.

Hubungan hukum dan ekonomi merupakan suatu hal yang berkaitan. Keduanya saling mempengaruhi dan bekerja satu sama lain. Hukum yang mengendalikan perekonomian di Indonesia sedangkan para pelaku ekonomi yang mentaati hukum tersebut.

BAB VI

DAFTAR PUSTAKA

Simanggunsong, Advendi & Elsi Kartika Sari. Hukum Dalam Ekonomi (Edisi II). Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004

K. W. Achmad Ferry. kewenangan pemerintah daerah dalam menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Malang. 2013

K. Puji Wulandari. penegakan hukum terhadap aparat penegak hukum di Indonesia. Yogyakarta. 2005

Hj. Sukwaiaty  Dra, Drs. H. Sudiiman Jamal, Drs. Slamet Sukamto. Ekonomi 1 : SMA Kelas X, Yudhistia Ghalia Indonesia, 2006

Usman, Rachmadi. Hukum Ekonomi Dalam Dinamika. Jakarta: Djambatan, 2000.

Portal berita

http://international.okezone.com/ (Aulia Akbar - Okezone edisi : Jum’at 15 Maret 2013, tki dituntut pahami hukum qisos di Arab Saudi)

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Pengertian HAKI

Kekayaan Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak milik dari si pencipta ada pada bukunya. Yang dimaksud dengan hak milik disini bukan buku sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian isinya. Istilah  HAKI terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual.

Prinsip – prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Ada 4 prinsip hak kekayaan intgelektual, yaitu :

1.    Prinsip ekonomi.

Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memeberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.

2.    Prinsip keadilan.

Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya.

3.    Prinsip kebudayaan.

Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia

4.    Prinsip social.

Prinsip social ( mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara ), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan bedasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual 

Berdasarkan WIPO hak atas kekayaan intelaktual dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta ( copyright ), dan hak kekayaan industry (industrial property right)
Hak kekayaan industry ( industrial property right ) adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum.

Hak kekayaan industry ( industrial property right ) berdasarkan pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan Hak Kekayaan Industri Tahun 1883 yang telah di amandemen pada tanggal 2 Oktober 1979, meliputi:

a. Paten

b. Merek

c. Varietas tanaman

d. Rahasia dagang

e. Desain industry

f. Desain tata letak sirkuit terpadu

Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Pengaturan hukum terdapat hak kekayaan intelektual di Indonesia dapat ditemukan dalam :

1.    Undang – undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

2.    Undang – undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

3.    Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

4.    Undang – undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman.

5.    Undang – undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

6.    Undang – undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

7.    Undang – undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan

Hak cipta atas suatu ciptaan seperti yang disebutkan dibawah ini berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Untuk ciptaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya.

Hak Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. 

Hak Merk

Sedangkan pengertian dari Hak Merek adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Desain Industri                      

Desain Industri adalah cabang HAKI yang melindungi penampakan luar suatu produk. Sebelum perjanjian TRIPS lahir, desain industri dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Namun karena perkembangan desain yang sangat pesat, maka perlu dibuatkan UU Khusus yang mengatur tentang desain industri. Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.

Rahasia Dagang

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis dimana mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Refrensi :

http://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual

http://iinnapisa.blogspot.com/2011/04/prinsip-prinsip-haki.html

https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta

http://hakintelektual.com/

http://id.wikipedia.org/wiki/Paten
http://id.wikipedia.org/wiki/Desain_industri

http://id.wikipedia.org/wiki/Rahasia_dagang

Hukum Dagang (KUHD)

A.     Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang

Hubungan Hukum Dagang dengan Hukum Perdata:

-          Hukum dagang merupakan lapangan Hukum Privat ( Hukum Perdata ).

-          Dipandang perlu untuk mengadakan hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat yang timbul dari kegiatan perdagangan 

-          Pasal 1 KUHD : Lex Specialis Derogat Lex Generalis

B.      Berlakunya Hukum Dagang

Sebelum tahun 1983 Hukum Dagang hanya mengikat kepada para pedagang yang melakukan usaha dagang saja. Kemudian sejak tahun 1983 pengertian ‘perbuatan dagang’ menjadi lebih luas dan diubah menjadi ‘perbuatan perusahaan’ yang mengandung arti lebih luas sehingga berlaku bagi setiap pengusaha (perusahaan). Dapat dipahami beberapa pendapat, antara lain :

a)      Menurut Hukum

Perusahaan adalah mereka yang melakukan sesuatu untuk mencari keuntungan dengan menggunakan banyak modal ( dalam arti luas ), tenaga kerja, dan dilakukan secara terus menerus, serta terang-terangan untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.

b)     Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1982

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, didirikan dan bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan / atau laba. Dengan demikian ada beberapa pendapat yang dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang dapat baru saja dikatakan menjalankan perusahaan jika telah memenuhi unsur-unsur, seperti berikut :

-          Terang-terangan,

-          Teratur bertindak keluar, dan

-          Bertujuan untuk memperoleh keuntungan materi.

C.      Hubungan Pengusaha dan Pembantunya

a)      Pembantu di Dalam Peusahaan

Pembantu di dalam perusahaan mempunyai hubungan yang bersifat sub ordinasi, yaitu hubungan atas dan bawah sehingga berlaku suatu perjanjian perburuhan, misalnya pemimpin perusahaan, dan pegawai perusahaan.

b)      Pembantu di Luar Perusahaan

Pembantu di luar perusahaan mempunyai hubungan yang bersifat koordinasi, yaitu hubungan yang sejajar sehingga berlaku suatu perjanjian pemberian kuasa antara pemberi kuasa dan penerima kuasa yang akan memperoleh upah, seperti yang di atur dalam Pasal 1792 KUHP.

D.     Pengusahan dan Kewajibannya

Pengusaha adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan. Menurut undang-undang, ada dua macam kewajiban yang harus dilakukan leh pengusaha, yaitu :

-          Membuat pembukuan

-          Mendafrtarkan Perusahaannya

E.      Bentuk-bentuk Badan Usaha

1.      Bentuk perusahaan dilihat dari jumlah pemiliknya :

a.      Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan adalah suatu perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan atau seorang pengusaha.

b.      Perusahaan Persekutuan

Perusahaan persekutuan adalah suatu perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan.

2.      Perusahaan yang dikenal oleh masyarakat

a.      Perusahaan Swasta

Yaitu perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah.

b.      Perusahaan Negara

Yaitu perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki Negara.

F.       Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (Ps 36 KUHD) : perusahaan yang modalnya terbagi atas suatu jumlah surat saham atau sero yang lazimnya disediakan untuk orang yang hendak turut.

G.     Koperasi

Koperasi : suatu bentuk kerjasama yang dapat dipakai dalam lapangan perdagangan. Diatur diluar KUHD dalam berbagai peraturan :

·         Dalam Stb 1933/ 108 yang berlaku untuk semua golongan penduduk.

·         Dalam stb 1927/91 yang berlaku khusus untuk bangsa Indonesia

H.     Yayasan

Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. 

I.        Badan Usaha Milik Negera

BUMN adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun dan bergerak dalam bidang usaha apapun yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan Negara, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan Undang-undang.

BUMN adalah bentuk bentuk badan hukum yang tunduk pada segala macam hukum di Indonesia. Karena perusahaan ini milik negara, maka tujuan utamanya adalah membanguun ekonomi sosial menuju beberapa bentuk perusahaan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Refrensi :

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/aspek_hukum_dalam_bisnis/bab7-pengertian_hukum_dagang.pdf

staff.ui.ac.id/internal/090603089/material/HUKUMDAGANG.doc

http://books.google.co.id/books?id=6X-9l4HKgNIC&pg=PA43&lpg=PA43&dq=hubungan+pengusaha+dan+pembantunya+dalam+hukum+dagang&source=bl&ots=43e17PSsfx&sig=HhF5aVqN9c_MMjHBPXjqR-m-3Ag&hl=id&sa=X&ei=xWBlUdSiNYXYrQfKrYCoCw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Hukum Perjanjian

A.     Standar Kontrak

Menurut Mariam Darus, standar kontrak terbagi 2 yaitu umum dan khusus.

-                Kontrak standar umum artinya kontrak yang isinya telah disiapkan lebih dahulu oleh kreditur dan disodorkan kepada debitur.

-                Kontrak standar khusus, artinya kontrak standar yang ditetapkan pemerintah baik adanya dan berlakunya untuk para pihak ditetapkan sepihak oleh pemerintah.

Menurut Remi Syahdeini, keabsahan berlakunya kontrak baru tidak perlu lagi dipersoalkan karena kontrak baru eksistensinya sudah merupakan kenyataan. Kontrak baru lahir dari kebutuhan masyarakat. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung dengan kontrak baru yang masih dipersoalkan.

Suatu kontrak harus berisi:

·               Nama dan tanda tangan pihak-pihak yang membuat kontrak.

·               Subjek dan jangka waktu kontrak

·               Lingkup kontrak

·               Dasar-dasar pelaksanaan kontrak

·               Kewajiban dan tanggung jawab

·               Pembatalan kontrak

B.      Macam-macam Perjanjian

·         Perjanjian Penanggungan

Penanggungan adalah perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang ketika orang ini sendiri tidak memenuhinya. Ketentuan tentang penaggungan  kita dapatipada Pasal 1820 KUH Perdata.

·         Perjanjian Sewa Guna Usaha (leasing)

Perjanjian sewa guna usaha (leasing) ini adalah perjanjian yang memberikan barang modal, baik dilakukan secara sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating list) untuk dipergunakan oleh leasee selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran berkala.

·         Perjanjian Anjak Piutang (factoring agreement)

yaitu pembiayaan dalam bentuk pembelian dan pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi Perdagangan dalam dan luar negeri.

C.      Syaat Syahnya Perjanjian

Ada 4 syarat yaitu : (pasal 1320 KUHPer)

·         Syarat Subyektif :

-          Sepakat untuk mengikatkan dirinya.

-          Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

-           

·         Syarat Obyektif  :

-          Mengenai suatu hal tertentu.

-          Suatu sebab yang halal.

D.     Saat Lahirnya Perjanjian

Ada beberapa teori yang bisa digunakan untuk menentukan saat lahirnya kontrak yaitu:

a)      Teori Pernyataan (Uitings Theorie)

Menurut teori ini, kontrak telah ada/lahir pada saat atas suatu penawaran telah ditulis surat jawaban penerimaan. Dengan kata lain kontrak itu ada pada saat pihak lain menyatakan penerimaan/akseptasinya.

b)     Teori Pengiriman (Verzending Theori)

Menurut teori ini saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya kontrak. Tanggal cap pos dapat dipakai sebagai patokan tanggal lahirnya kontrak.

c)      Teori Pengetahuan (Vernemingstheorie)

Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat jawaban akseptasi diketahui isinya oleh pihak yang menawarkan.

d)     Teori penerimaan (Ontvangtheorie)

Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat diterimanya jawaban, tak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka. Yang pokok adalah saat surat tersebut sampai pada alamat si penerima surat itulah yang dipakai sebagai patokan saat lahirnya kontrak.

E.      Pembatalan dan Pelaksanaan Suatu Perjanjian

Ø  Pembatalan

Apabila Syarat objektif tidak terpenuhi, maka pejanjiannya adalah batal demi hukum dan Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi (terdapat kekurangan), maka perjanjian itu bukannya batal demi hukum, akan tetapi dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak ( pihak yang tidak cakap menurut hukum).

Untuk meminta melakukan pembatalan perjanjian, diperlukan yaitu :

-          Kreditur dari salah satu pihak

-          Perjanjian itu merugikan baginya

-          Perbuatan atau perjanjian itu tidak diajibkan

Ø  Pelaksanaan

Yang dimaksud dengan pelaksanaan disini adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak- pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya menyangkut soal pembayaran dan penyerahan barang yang menjadi objek utama perjanjian. Pembayaran dan penyerahan barang dapat terjadi secara serentak. Mungkin pembayaran lebih dahulu disusul dengan penyerahan barang atau sebaliknya penyerahan barang dulu baru kemudian pembayaran.

Refrensi :

http://staff.ui.ac.id/internal/131861375/.../FE-HUKUMPERJANJANJIAN.p...

http://dedefadhillah.blogspot.com/2012/03/hukum-perikatan-standar-kontrak.html

http://dhit333-thehalfevil.blogspot.com/2012/04/macam-macam-perjanjian.html

http://www.slideshare.net/RiniJulianti/hukum-perjanjian-kuliah-2

http://eghasyamgrint.wordpress.com/2011/05/23/pelaksanaan-perjanjian/

HUKUM PERIKATAN

Pengertian Hukum Perikatan

Perikatan dalam bahasa Belanda disebut “ver bintenis ”. Perikatan dalam hal ini berarti hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain.

Di dalam hukum perikatan, terdapat sistem yang terbuka, yaitu setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, inilah yang disebut dengan kebebasan berkontrak, dengan syarat kebebasan berkontrak harus halal, dan tidak melanggar hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang.

Dasar Hukum Perikatan

Sumber-sumber hukum perikatan yang ada di Indonesia adalah perjanjian dan undang-undang, dan sumber dari undang-undang dapat dibagi lagi menjadi undang-undang melulu dan perbuatan manusia. Sumber undang-undang dan perbuatan manusia dibagi lagi menjadi perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum.

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHP terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut :

1.       Perikatan yang timbul dari persetujuan ( perjanjian )

2.       Perikatan yang timbul dari undang-undang

3.       Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan

Azas-azas dalam Hukum Perikatan

Asas-asas dalam hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata, yakni menganut azas kebebasan berkontrak dan azas konsensualisme.

·         Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak terlihat di dalam Pasal 1338 KUHP Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

·         Asas konsensualisme

Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas.

Wanprestasi dan Akibat-akibatnya

Wansprestasi timbul apabila salah satu pihak (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan.

Adapun bentuk dari wansprestasi bisa berupa empat kategori, yakni :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Hapusnya Perikatan

Bab IV Buku III KUH Perdata mengatur tentang hapusnya perikatan baik yang timbul dari persetujuan maupun dari undang-undang yaitu dalam pasal 1381 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa ada delapan cara hapusnya perikatan yaitu :

1. Pembayaran

2.Penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan.

3.Pembaharuan utang (inovatie)

4.Perjumpaan utang (kompensasi)

5. Percampuran utang.

6. Pembebasan utang.

7.Musnahnya barang yang terutang

8.Kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/aspek_hukum_dalam_bisnis/bab4-hukum_perikatan_dan_perjanjian.pdf

http://p4hrul.wordpress.com/2012/04/19/hukum-perikatan/